Nasib Malang Peserta BPJS

Oleh: Dita Isnainie, S.Pd *
 Minggu, Tanggal 29-07-2018, jam 01:15:02
Dita Isnainie

SETELAH mengumumkan rencana untuk melakukan cost sharing terhadap berbagai penyakit kronis. Kini BPJS Kesehatan kabarnya akan memangkas dana persalinan bagi bayi yang baru lahir. Hal itu dilakukan karena BPJS mengalami defisit neraca keuangan sehingga harus melakukan penghematan.

Hal ini tentu memicu protes dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), IDAI menilai langkah BPJS Kesehatan mengatur kembali pelayanan kesehatan bayi yang baru lahir akan merugikan masyarakat peserta BPJS. Sebab, jika biaya persalinan tidak menyertakan biaya perawatan bayi yang baru lahir, maka akan berpotensi memunculkan masalah baru terkait kesehatan dan keselamatan bayi yang baru lahir.  (Kompas,19/7/2018)

Sungguh sebuah kenyataan pahit bagi rakyat negeri ini. Padahal setiap tahun iuran yang mereka bayarkan untuk BPJS Kesehatan semakin naik. Sementara di sisi lain, pelayanan kesehatan yang didapatkan semakin menurun. Bahkan sedikit demi sedikit hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dihilangkan. Terbukti dengan adanya rencana untuk memangkas dana persalinan bagi bayi yang baru lahir ini.

Beberapa fakta juga menggambarkan kepada kita, betapa buruknya pelayanan BPJS Kesehatan. Dalam sebuah pemberitaan dari Manado, bahwa usai kejadian terlambatnya pelayanan bagi ibu melahirkan asal Dumoga Kabupaten Bolmong oleh pihak rumah sakit di Kotamobagu, yang menyebabkan ibu dan janinnya meninggal dunia. Kemudian, warga Sulawesi Utara kembali dirisaukan dengan kejadian serupa yang terjadi di Minahasa Selatan. Seorang ibu dan janinnya dikabarkan meninggal dunia karena tak mendapat pelayanan dari sebuah Rumah Sakit di Ibukota Minsel, Amurang. Bahkan janin tersebut terpaksa dikuburkan bersama sang ibu (Tribunmanado.co.id, 3/11/2017).

Dari sini bisa terbaca jelas bahwa rencana BPJS Kesehatan ini hanya akan merugikan banyak pihak jika jadi dilaksanakan. Pada saat rencana untuk memangkas biaya bagi bayi yang baru lahir belum dicanangkan saja sudah ada korban yang berjatuhan. Bagaimana jika hal tersebut memang benar-benar direalisasikan? Tentu akan semakin carut-marutlah dunia kesehatan di negeri kita ini.

Seharusnya semua rakyat berhak mendapatkan layanan kesehatan terbaik dari pemerintah sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009 pasal 6 ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau."

Sayang,,pasal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini, dimana rakyat disuruh membayar iuran yang dikelompokkan sesuai kemampuan untuk bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan iuran yang sudah dibayarkan. Bahkan pelayanan kesehatan gratis akan dicabut bagi yang menunggak atau pun tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Sungguh ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan bagi rakyat. Dimana yang kaya bisa dengan mudah mendapatkan fasilitas terbaik, dan yang tak berpunya hanya mendapatkan fasilitas ala kadarnya. Bahkan acapkali ditelantarkan hingga menyebabkan hilangnya sebuah nyawa.

Bukankah negeri kita dikenal sebagai negeri yang kaya raya? Berlimpah-ruah kekayaan alam yang menakjubkan. Seperti emas, mineral, minyak, gas, dan lainnya. Belumlah lagi luasnya lahan hutan, sungai,  dan lautan. Semua itu juga  dimiliki oleh negeri kita. Namun, sangat miris!  Seharusnya dengan kekayaan yang melimpah-ruah rakyat negeri ini bisa merasakan fasilitas kesehatan yang layak bahkan mewah.

Ya, untuk saat ini angan diatas hanya menjadi sebatas harapan yang mustahil terwujud. Sebab semua kekayaan yang katanya ada di Indonesia secara kasat mata sudah dikuasai oleh para pemilik modal yang sebagian besar bukan berwarganegara Indonesia. Jadi wajar saat ini rakyat seakan perlahan mati padahal sedang berada dilumbung padi. Sehinga sebenarnya tak ada solusi lain selain dengan mengelola semua kekayaan alam sendiri agar rakyat dapat mewujudkan mimpi untuk mendapatkan haknya sebagai warga dari negara yang mereka cintai.

Sungguh sebuah solusi simple namun sangat sulit terwujud sebab pada kenyataannya saat ini para penguasa negeri selalu berpihak pada siapa yang memiliki modal tinggi. Seharusnya rakyat sadar akan hal ini dan segera bangkit untuk menuntut agar hak mereka bisa dipenuhi. Agar tak ada lagi cerita kelam dunia kesehatan akibat ketidakmampuan rakyat untuk membayar biaya berobat.***

(*Penulis adalah seorang Pemerhati Masalah Sosial tinggal di Palangka Raya)

Berita Terkait