Laporan Pasangan 2M Tak Terbukti

DKPP Nyatakan Ketua dan Anggota Panwas Kapuas Tak Terbukti Melanggar

 Jum`at, Tanggal 03-08-2018, jam 01:10:59
Ilustrasi

PALANGKA RAYA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan, merehabilitasi nama baik ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Kapuas.

Hal itu tertuang dalam putusan DKPP Nomor 86/DKPP-PKE-VII/2018 yang menyatakan bahwa Ketua Panwas Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo (teradu VII), dan anggotanya Herigalis Mahar (teradu VII), tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

“Putusan itu diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota DKPP, pada 5 Juli 2018 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli lalu, dan salah satu putusannya merehabilitasi nama baik Ketua dan anggota Panwas Kapuas” kata Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi, di Palangka Raya, Kamis, (2/8).

Sebagaimana diketahui, Ketua dan anggota Panwas Kapuas bersama-sama dengan Ketua dan anggota KPU Kapuas periode sebelumnya, diadukan ke DKPP oleh H.Muhammad Mawardi dan H Muhajirin, selaku Paslon Bupati Kapuas, atas dugaan pelanggaran kode etik penyelengga Pemilu.

Lebih lanjut dikatakan, dalam putusan tersebut, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu III atas nama Adiresido selaku anggota KPU Kabupaten Kapuas, menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu IV Budi Prayitno dalam kedudukan dan jabatannya selaku anggota KPU Kabupaten Kapuas Periode 2013-2018.

Disamping itu,  DKPP juga menyatakan teradu I Badriansyah, teradu II Suprianto, dan teradu V Suhardi, tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.

Menurut Satriadi, dalam Putusan tersebut DKPP memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan putusan tersebut sepanjang terhadap teradu VI, VII, dan teradu VIII dalam hal ini Ketua dan Anggota Panwas Kapuas paling lama tujuh hari sejak putusan tersebut dibacakan.

“Sesuai ketentuan, kemarin saya sudah menindaklanjuti keputusan DKPP tersebut,” kata Satriadi. (nto)

Berita Terkait