Sampai Kapan Indonesia Ber-utang?

Oleh: SAIFUL ROHMAN, S.Pd.
 Sabtu, Tanggal 04-08-2018, jam 11:59:07

MENJADI tuan rumah IMF-World Bank Annual Meeting pada 12 – 14 Oktober 2018 merupakan kehormatan dan peluang bagi Indonesia. Kehormatan, karena Indonesia mendapat kepercayaan untuk menjadi panitia pelaksana. Berarti, masyarakat internasional sangat percaya dengan stabilitas Indonesia dari sisi keamanan dan politik serta ekonomi. Mengingat, pada bulan April 2018 Indonesia dihantui berita serangan terorisme. Mengingat, pada tahun 2018 adalah tahun politik yang relative mengundang gesekan sosial di tengah masyarakat. Mengingat, pada bulan Juli 2018 nilai tukar rupiah senantiasa menurun.

Itu berarti, masyarakat dunia masih memandang beragam isu instabilitas keamanan, politik, dan ekonomi yang tengah melanda bangsa Indonesia masih dianggap wajar dan tak perlu dipermasalahkan secara mendalam. Pandangan positif masyarakat internasional tersebut harus kita jadikan sebagai modal  penting untuk membangun kembali optimisme berbangsa kita.

Banyak peluang yang didapatkan Indonesia ketika ditunjuk menjadi tuan rumah IMF-World Bank Annual Meeting pada 12 – 14 Oktober 2018. Mulai dari momentum perbaikan infrastruktur, meningkatkan gairah perekonomian nasional dari sisi pariwisata dan perdagangan, sampai melebarkan pintu investasi untuk pembiayaan nasional. Setidaknya, dengan menjadi tuan rumah,  Indonesia akan menjadi pantauan utama peserta kegiatan perekonomian global tersebut. Intinya, Indonesia dapat menjadi star event (bintang kegiatan).

Beragam peluang ini harus mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh diplomat Indonesia dalam pertemuan tersebut. Diplomat Indonesia harus menyampaikan bahwa Indonesia memiliki empat potensi.

Pertama, populasi penduduk Indonesia sangat besar mencapai 265 juta jiwa. Kedua, kekayaan Indonesia melimpah ruah. Ketiga, luas wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keempat, Indonesia memiliki kekayaan sejarah. Indonesia seringkali menjadi tuan rumah kegiatan internasional.

Hampir semua kegiatan internasional yang diadakan di Indonesia berbuah kesuksesan. Sebut saja Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Indonesia tidak hanya sukses menyelenggarakan, tetapi juga mampu menjadi leadership dalam menginisiatori perubahan.

Dengan berbekal kehormatan dan peluang dalam ajang internasional tersebut, secara internal bangsa Indonesia harus optimis dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional. Optimisme itu harus melahirkan kepercayaan diri dan gerakan nyata. Salah satunya, optimisme dan gerakan nyata menghentikan utang nasional kepada pihak luar.

Inilah cerita sejarah yang harus berbekas setelah IMF-World Bank Annual Meeting pada 12 – 14 Oktober 2018 di Bali. Semangat kemerdekaan yang baru saja dirayakan harus dilanjutkan. Tidak hanya merdeka dalam arti penjajahan, tetapi juga merdeka dari utang. Terbebas dari segala utang luar negeri yang selama ini menjadi warisan dan telah mengakar menjadi budaya nasional.

Untuk diakui sebagai bangsa yang merdeka secara penuh, Konverensi  Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949 mensyaratkan Indonesia mewarisi utang USD 4 milyar dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, orde lama mewariskan USD 2,3 milyar. Selama 32 tahun berkuasa, orde baru tidak rajin melunasi utang. Sebaliknya, orde baru semakin rajin menambah utang. Sejumlah data sejarah menunjukkan bahwa akumulasi utang orde baru mencapai USD 171 milyar. Penggantinya-pun tidak luput dari utang. Budaya Utang terus berjalan hingga saat ini.  Budaya utang tersebut bahkan dipayungi oleh konstitusi. Undang – Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan negara memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB.

Memang, secara konstitusional budaya utang adalah legal dan halal. Namun, tradisi ber-utang dapat menyisakan permasalahan. Salahsatunya adalah pikiran dan perasaan. Pikiran, kapan utang dikembalikan. Perasaan, merasa sungkan kepada pihak yang memberi utang. Apalagi, utang itu diselewengkan ke hal yang haram. Utang akan sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya di kejar yang member utang, tetapi juga memunculkan kriminal yang membahayakan kedaulatan nasional. Sejarah tak boleh dilupakan, bahwa uang utang nasional pernah dikorupsi.

Sejarah tak boleh dilupakan, bahwa utang nasional pernah disalahgunakan. Sejarah tak boleh dilupakan, bahwa utang nasional berakibat ketergantungan.

Pembicaraan tentang memerdekakan Indonesia dari utang nasional adalah  cita – cita ideal. Namun, belum realistis untuk dijadikan tujuan jangka pendek. Sementara, hanya bisa dijadikan tujuan kedepan yang harus direncanakan dan dijalankan dengan penuh disiplin dan kerja keras. Sekarang, neraca keuangan kita masih mengharuskan untuk ber-utang. Sehingga, melakukan gerakan realistis adalah sebuah pilihan yang lebih tepat. Berarti, memilih jalan ber-utang masih dibenarkan.

Yang harus dipertimbangkan dalam ber-utang adalah kalkulasi yang ideal dari sisi keuangan. Jangan sampai ber-utang menjadi jalan robohnya pondasi kebangsaan kita. Seharusnya, ber-utang kita jadikan sebagai sarana memperkokoh kebangsaan kita. Sebagaimana yang kami sampaikan dalam artikel opini sebelumnya di  kalteng post online yang berjudul “Mendukung dan Mengawasi IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali” tertanggal 6 juli 2018 yang lalu.

Momentum IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali dapat kita jadikan sebagai  jalan pembuka konsep ber-utang yang ideal tersebut. Ribuan peserta dengan beragam latar belakang ekonomi dan karakteristik kebangsaan akan berbaur saling berdiplomasi dalam kegiatan tersebut. Idealnya, Indonesia harus berbaur dengan semua peserta dalam setiap perbincangan. Baik itu peserta yang menawarkan investasi, maupun peserta yang membutuhkan investasi. Baik itu, poros ekonomi Amerika Serikat maupun poros ekonomi China. Baik itu, dari benua Eropa maupun benua Afrika. Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai negara yang independen. Jangan sampai Indonesia memiliki kecenderungan diplomasi dengan pihak – pihak tertentu dalam arena tersebut.

Catatan sejarah tentang kecenderungan utang Indonesia terhadap satu poros perekonomian dunia harus segera diubah dan dihentikan. Mengingat, pergerakan ekonomi dunia sangat dinamis. Semua poros perekonomian yang sedang bersaing sangat berpeluang untuk mengalami permasalahan. Indonesia akan menjadi korban pilihan, jika meleburkan diri dalam salah satu poros perekonomian dunia yang sedang “perang dingin” (Amerika Serikat versus China).

Selain tidak meleburkan diri dalam poros perekonomian dunia yang sedang “perang dingin”, menjaga agar perusahaan lokal Indonesia memiliki kedaulatan investasi di negerinya sendiri juga harus dipertimbangkan. Perusahaan lokal Indonesia harus diberi ruang untuk berkarya di negeri sendiri. Jangan sampai, diplomasi Indonesia meleburkan semua peluang investasi kepada perusahaan asing. Sehingga, memaksa perusahaan lokal harus tunduk pada kepentingan perusahaan asing. Dipastikan, perusahaan asing memiliki tujuan tertentu yang harus “diwaspadai”.

Tidah kalah pentingnya, perlu kalkulasi yang mendalam dari setiap kesepakatan investasi dengan lembaga asing. Secara perlahan, Indonesia harus mampu mengurangi utang yang menggunung. Indonesia jangan sampai terjebak dalam ketergantungan utang kepada negara atau pihak lain. 

Sudah waktunya bagi Indonesia untuk mulai mewujudkan mimpi jangka panjangnya yaitu MERDEKA DARI UTANG. Caranya, merancang dan menjalankan secara tepat dan produktif terhadap utang yang sedang dan akan ditanggung negara ini. Harus ada transfer teknologi dengan baik dalam proses diplomasi investasi. Proses diplomasi untuk mengundang investasi juga harus memastikan terjaminnya ruang aman bagi para pencari kerja dari negeri sendiri. Jangan sampai diplomasi investasi hanya berbicara angka dan proyek. Diplomasi investasi juga harus memastikan adanya transfer tekhnologi dan ruang pencari kerja untuk warga NKRI. Dengan demikian, bukan hanya transfer modal, tetapi juga transfer tekhnologi. Tetapi, minimalisir transfer tenaga kerja kuli. Karena, pengangguran di negeri ini masih tinggi.

Harapannya, IMF-World Bank Annual Meeting 12-14 Oktober 2018 di Bali mampu dijadikan sebagai ajang pembuktian bahwa Indonesia tidak hanya mahir menjadi tuan rumah  kegiatan internasional semata. Indonesia juga harus mahir memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mewujudkan mimpi ideal “memerdekakan Indonesia dari utang”.  

Dulu, Indonesia sangat mahir berdiplomasi memerdekakan diri dari penjajah. Kini, Indonesia juga harus mahir merancang strategi membebaskan diri dari utang luar negeri.  Secara perlahan tetapi pasti, utang negeri ini harus berhenti. Agar, Indonesia benar – benar menjadi negeri yang berdikari. Berdiri diatas kaki sendiri.

(*Penulis adalah Pengarang BUKU BERAS JAMUR, Kini sebagai Pendidik (PNS) di SMP Negeri 4 Katingan Kuala, Kontak Person: 082 244865140)

Berita Terkait