Akhirnya, LKPj 2017 Diparipurnakan, Pendapatan Meningkat Rp 552 Miliar

 Rabu, Tanggal 08-08-2018, jam 02:35:49
DITERIMA: Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail (kiri) menyerahkan secara simbolis LKPj tahun anggaran 2017 kepada Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang di ruang rapat paripurna, Selasa (7/8). NIZAR/ KALTENG POS

PALANGKA RAYA-Hubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dengan DPRD Kalteng semakin membaik setelah sempat renggang karena berbeda pandangan terhadap peraturan gubernur (pergub) 10 tahun 2018. Hal tersebut terlihat dengan dimulainya pembahasan APBD perubahan tahun 2018 dan APBD murni 2019.

Setelah sempat tertunda, akhirnya laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 diparipurnakan, Selasa (7/8). LKPj disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail.

"LKPj kepala daerah selama satu tahun anggaran atau jabatan yang disampaikan kepada DPRD. LKPJ juga merupakan tanggung jawab gubernur kepada masyarakat berupa informasi kegiatan pemerintah,” ujar Said Ismail membacakan sambutan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, di Gedung DPRD Kalteng.

Ia mengungkapkan, dalam LKPj, pendapatan pemprov tahun 2017 lebih baik dari tahun 2016. Sebab ada kenaikan sekitar Rp 500 miliar lebih. Dalam pengelolaan, realisasi pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp 4,1 triliun atau 101,34 dari target Rp 4,06 triliun lebih.

“Dibandingkan dengan realisasi 2016, jumlah realisasi dalam pencapaian target mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, realisasi sampai 31 Desember sebesar Rp 3,5 tirliun dari target yang direncanakan Rp 3,427 triluin lebih. Dengan demikian pada tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi pendapat sebesar Rp 552 miliar lebih atau 13,46 persen dari penerimaan tahun 2016,” jelas Habib.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang mengungkapkan, LKPj Pemprov tahun 2017 dapat diterima oleh DPRD Kalteng untuk diproses pada tahapan selanjutnya. Ia menilai laporannya cukup baik, sehingga dapat diterima oleh DPRD Kalteng.

“Baguslah laporannya. Naik laporannya, itu bagus. Kalau turun baru menandakan tidak bagus. Tetapi, secara terperinci nanti kami pelajari. Tadi itu dibaca secara global karena kalau pertanggunjawabannya tebal sekali,” kata Politikus Senior PDI Perjuangan ini.(uni/ila)

Berita Terkait