Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Perkebunan Sawit

PT KLM Terancam Tahanan, Denda, dan Izin Dicabut

 Jum`at, Tanggal 10-08-2018, jam 08:38:13
Kebakaran hebat terjadi di lahan PT KLM berbuntut panjang. Saat ini, kepolisian terus mengembangkan terkait sanksi atas dugaan pencemaran lingkungan. (DOK / KALTENG POS)

Kebakaran seluas 511 hektare lahan perkebunan sawit, menjadi petaka bagi PT KLM. Perusahaan beroperasi di Kecamatan Mantangai, Kapuas itu, terancam sanksi berat. Pasalnya, sejak awal sudah diingatkan, agar seluruh perusahaan besar swasta (PBS) menjaga kawasannya masing-masing.

 

GAZALI-SRI MARIATI, Palangka Raya

===============================

 

DUGAAN pembakaran hutan dan lahan alias karhutla di kawasan PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM), terus dikembangkan kepolisian. Polres Kapuas terus melengkapi alat bukti kasus tersebut. Bahkan, Kapolres Kapuas AKBP Sachroni Anwar, melalui Kasatreskrim AKP Iqbal Sengaji mengatakan, pihaknya akan mendatangkan ahli untuk turun ke lokasi kejadian.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/8), Iqbal membeberkan bahwa kedua ahli yang dihadirkan itu merupakan ahli lingkungan hidup dan ahli pencemaran lingkungan. Bahkan dijadwalkan segera turun ke lokasi, guna mengambil sampel.

Ia mengakui, dalam perkara karhutla ini, dijerat pasal korporasi, yakni pasal 98 ayat 1 atau pasal 99 ayat 1 UU RI nomor 32 tahun 2009, tentang pengelolaan lingkungan hidup. Karena melihat dampak dari karhutla di lahan PT KLM terhadap lingkungan.

“Ancaman kurungan penjara minimal 1 tahun paling lama 3 tahun. Kemudian denda Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar,” tegasnya.

Dalam kasus karhutla beberapa waktu lalu, lahan PT KLM yang terbakar mencapai 511 hektare. Diduga dibakar dengan sengaja. Bisa juga akibat kelalaian perusahaan. Penyidik sudah memeriksa sembilan orang saksi, dan tinggal menunggu keterangan ahli.

Karhutla ini membuat heli water bombing turun tangan memadamkan api lewat jalur udara. Sedangkan petugas melalui jalur darat, berjibaku untuk meminimilisasi api, menggunakan peralatan seadanya.

Akibat karhutla itu, apabila terbukti bersalah dan sudah ada keputusan hukum tetap oleh pengadilan, otomatis PT KLM dapat dicabut izin usahanya.

“Sangat bisa dicabut izinnya, apabila ada putusan inkracht dari pengadilan terbukti bersalah. Kami tak dapat berbuat banyak dan masuk ke dalamnya. Hanya bisa memantau saja proses tersebut sampai akhir. Dan setelah ada putusan, baru bisa kami jalankan untuk proses pencabutan dan sebagainya,” ucap Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng Rawing Rambang, ketika berbincang-bincang dengan Kalteng Pos, kemarin.

Untuk izin lokasi, sambungnya, menjadi kewenangan kepala daerah setempat. Namun, apabila ada kasus atau permasalah melanggar aturan atau melakukan tindak pidana, sangat mungkin izin tersebut dicabut.

Rawing mengungkapkan, gubernur pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perusahaan, agar dapat menjaga kawasaan lahannya. Sehingga karhutla dapat dihindari sejak awal.

“Saya rasa dari pihak perusahaan pun pasti menjaga lahannya supaya tidak terbakar. Karena akan sangat merugikan daerah konsesi mereka apabila hal itu terjadi, walaupun ada sebagian lahan yang belum operasional dan aktivitas menanam,” bebernya.

Tak dapat dipungkiri, karena faktor kesengajaan, bisa saja terjadi kebakaran lahan ketika musim kemarau tiba. Apalagi di lahan gambut yang mudah terbakar. Bisa saja dari aktivitas masyarakat sekitar area.

“Kan bisa jadi karena aktivitas masyarakat di sekitar kawasan itu, atau membuang putung rokok di area yang rentan kebakaran,” ujar Rawing.

Saat ditanyakan mengenai jumlah luasan izin dari PT KLM, Rawing tak mengetahi pasti, karena harus membuka data, khusunya bidang yang menanganinya.

“Nah kalau terkait itu, saya tidak hafal berapa luasannya. Karena datanya ada di kantor, sedangkan posisi saya di luar kantor saat ini,” tukas Rawing.

Pandangan berbeda diungkapkan pegiat lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng. Kebakaran di areal perusahaan menjadi tanggung jawab penuh perusahaan tersebut.

“Logis saja berpikir. Tidak mungkin masyarakan membuang puntung rokoknya, masih banyak di areal yang bergambut. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah sengaja atau tidak. Karena terbakar di wilayahnya, maka perusahaan PT KLM ini bertanggung jawab untuk itu,” tegas Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Dimas N Hartono.

Dimas menegaskan, terkait hal ini, pemerintah harus tegas. Termasuk mengevaluasi kembali perizinan, mulai dari administrasi, fungsi, dan pelepasan kawasan. Termasuk melihat dari segi wilayah, apabila di lahan gambut yang cukup besar, idealnya, tidak ada perusahaan di kawasan tersebut.

“Itu yang saya katakan di awal tadi. Harusnya pemerintah itu dapat melihat secara keseluruhan, selain dilihat dari amdalnya, hak guna usaha (HGU), pelepasan kawasan, serta lainnya,” bebernya.

Pihaknya menilai, perusahan perkebunan di Kalteng berada di kawasan gambut. Apabila terjadi pembersihan lahan saat pembukaan lahan, sangat rentan terjadinya kebakaran.

“Itu membuat lahan gambut tadi mengering, dan berisiko terjadi kebakaran, karena gambut pada posisi kering. Yang seharusnya, gambut itu mesti tetap dalam kondisi basah. Dan ketika ada kanal-kanal itu, berpotensi gambut akan kering,” pungkas Dimas. (*/ce)

Berita Terkait