Minggu, 11-02-2018 jam, 05:43:52

Ditetapkan Tersangka, Sekda Mundur atau Lengser

Ditetapkan Tersangka, Sekda Mundur atau Lengser
Rojikinnor

PALANGKA RAYA-Ditetapkannya Sekda Kota Palangka Raya sebagai tersangka dugaan pungutan liar alias pungli, menyebabkan munculnya dua pilihan yang sulit bagi Sekda; mundur atau lengser alias dicopot. Posisinya yang sangat sentral sebagai jenjang tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrasi, Sekda diharapkan meletakkan jabatannya dan menyelesaikan persoalan hukum yang sedang membelitnya.

Wakil Dekan FISIP UPR Jhon Retei Alfri Sandi mengatakan, sesuai dengan amanat UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pasal 88 ayat 1 poin c, maka sebaiknya sebelum diberhentikan Sekda mundur sebagai seorang kesatria.  "UU tersebut menyatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana," ungkapnya, kemarin.

Apabila nanti proses hukum telah selesai dan terbukti tidak bersalah, maka sudah menjadi kewenangan untuk dipulihkan statusnya dan bisa aktif kembali bekerja seperti biasa. "Kalau memang hukum selesai, dan terbukti tidak bersalah oleh pengadilan Pasal 88 ayat 2, yang bersangkutan (Sekda) dipulihkan statusnya dan aktif kembali," katanya kepada Kalteng Pos.

Menurutnya, pimpinan atau pun wali kota sebagai pembina pegawai seharusnya menonjobkan Rojikin agar bisa fokus dengan persoalan hukum."Mengikuti ketentuan itu, harusnya pejabat pembina pegawai menonjobkan sementara, agar bersangkutan lebih konsentrasi ke masalah hukum dan tidak mengganggu kinerja institusi yang dipimpinnya," harapnya.

Diungkapkannya, pemulihan status juga berada di tangan wali kota. Oleh sebab itu ia menyarankan agar bisa dicopot jabatan tersebut. "Pejabat pembina kepegawaian juga punya kewajiban memulihkan dan secara otomatis punya kewajiban mengembalikan ke posisi semula jika tidak bersalah," jelasnya.

Namun, imbuh John, bukan hal yang mudah memecat pejabat. Mengingat proses hukum pasti ditempuh dengan waktu yang lumayan lama. Sehingga, acapkali pembina pegawai akan mengangkat pejabat baru, yang dianggapnya sebagai langkah kurang bijak. “Sebelum keputusan hukum final seharusnya digunakan asas praduga tidak bersalah. Sehingga secara etis pun kita belum bisa meminta pertanggungjawabannya. Yang pasti akan mengganggu kinerja institusinya," tegasnya.

Terpisah, Anyualatha Haridison, dosen FISIP UPR juga mengutarakan hal yang senada. Dianggapnya sebagai langkah bijak, ketika Sekda bisa mengundurkan diri lantaran status ASN yang disandangnya. Demikian pula bagi pembina pegawai, bisa memberhentikan sementara jabatan Sekda Kota Palangka Raya. "Walaupun belum ada putusan secara moral dan etik harus memberanikan untuk mundur. Ada TAP MPR nomor VI/MPR/2001 dan TAP MPR nomor VIII/MPR/2001," ucapnya. (ami/abe/dar)


Statistik Pengunjung

  • Pengunjung Hari ini :

  • Total Pengunjung :

Pasang Iklan
Artikel
Cinque Terre
You can put anything you want inside of these side widgets.
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!
Artikel
Cinque Terre
You can put anything you want inside of these side widgets.
Artikel
Cinque Terre
You can put anything you want inside of these side widgets.
Artikel
Cinque Terre
You can put anything you want inside of these side widgets.