Minggu, Tanggal 18-03-2018, jam 08:25:42

Berani Memulai Swasembada Beras di Kalteng

Berani Memulai Swasembada Beras di Kalteng
Oleh: Saiful Rohman, S.Pd.

MAHATMA Gandhi adalah seorang tokoh fenomenal India yang memulai gerakan swadeshi. Swadeshi artinya mampu meregulasi, memproduksi dan mengkonsumsi barang sendiri. Konsep swadeshi yang di inisiatori Mahatma Gandhi sejajar dengan semangat swasembada pangan yang digaungkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ditengah kunjungannya ke Lampung Timur pada 31 Desember 2017 yang lalu. Empat komoditas pangan menjadi target swasembada pada tahun 2018 yaitu beras, cabai, jagung, dan bawang.

Beras menjadi komoditas pangan yang paling dominan diperbincangkan dalam paket konsumsi harian masyarakat Indonesia. Ruang subtitusi untuk mengkonversi beras dengan bahan pangan yang lain terasa sempit. Mengingat, beras memiliki nilai rasa istimewa yang tidak dimiliki barang pangan penggantinya.

Beberapa daerah yang ada di Jawa dan Sumatra seringkali diiklankan sebagai lumbung beras nasional. Sementara, Kalimantan Tengah  identik dengan daerah tujuan perdagangan beras nasional. Ini adalah sebuah realitas (sekarang) yang tidak terbantahkan tetapi berpeluang untuk diputarbalikkan pada masa yang akan datang. Mengingat, lahan pertanian di Jawa dan Sumatera diperkirakan akan semakin sempit karena banyaknya lahan pertanian yang terkonversi menjadi rumah penduduk. Sebaliknya, potensi lahan untuk pertanian di  Kalimantan Tengah  masih sangat luas untuk masa yang akan datang karena jumlah penduduk Kalimantan Tengah masih sangat jarang dan sedikit dibanding luas wilayahnya.

Peluang sangat terbuka lebar ketika kita memulai dengan membaca data beras regional Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki 5 kabupaten yang berpeluang memiliki surplus beras  yaitu Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Lamandau, dan Barito Timur. Dalam sebuah keterangan di media sosial, penulis pernah mendapati sebuah data surplus beras untuk tiga daerah yaitu Kapuas (surplus beras sebesar 158.199 ton), Pulang Pisau (surplus beras sebesar 21.824 ton), dan Katingan (7.968 ton). Adapun Lamandau dan Barito Timur tidak kami temukan data rinci, namun perbincangan dengan mitra diskusi dari PPL pertanian mengatakan daerah tersebut juga potensial untuk surplus beras. Berbasis data tersebut, setidaknya 3 daerah itu dapat melakukan upaya swasembada beras lebih awal dan menjadi pilot projek bagi daerah lainnya di Propinsi Kalimantan Tengah.

Regulasi daerah yang berpihak kepada petani merupakan salah satu upaya penting yang dapat dilakukan untuk mewujudkan swasembada beras. Regulasi yang berpihak kepada petani dapat berwujud  aturan penggunaan produk beras lokal untuk ASN daerah. Aturan tersebut dikhususkan ASN daerah karena tidak mungkin pemerintah daerah mampu mengatur penggunaan beras produk lokal kepada masyarakat luas. Jika aturan penggunaan beras produk lokal dipaksakan kepada masyarakat luas akan menimbulkan protes karena terdapat unsur pengekangan di dalamnya. 

Teknis pelaksanaan regulasi tersebut dapat dilakukan melalui proporsi tunjangan daerah atau tambahan penghasilan. Sebagian tunjangan daerah atau tambahan penghasilan ASN daerah dirupakan langsung dalam bentuk beras yang sudah dikemas dan berlabel beras khusus ASN daerah tersebut.

Penulis memprediksi konsumsi produk beras lokal untuk ASN daerah dapat menjadi awal terwujudnya swasembada beras di daerah tersebut.

Misalnya, Kabupaten Katingan (berdasarkan data BPS tahun 2016) memiliki jumlah ASN sebanyak 3.982. Apabila 3.982 ASN pemerintah daerah Katingan tersebut diberi jatah 25 kg beras per ASN dalam setiap bulan, maka 99.550 kg beras lokal dapat terkonsumsi. Satu kali masa tanam padi sekitar  4 bulan,  berarti terdapat 398.200 kg beras produk lokal yang dinikmati  oleh ASN pemerintah daerah Katingan dalam satu kali panen. Hal ini dapat tercukupi oleh Desa Jaya Makmur (lumbung beras Kabupaten Katingan). Mengingat, Desa Jaya Makmur mampu memproduksi lebih dari 3.120.000 kg  beras dalam satu kali panen dan hanya berpenduduk 2.200 jiwa. Rincian hitungan semacam ini penting untuk memastikan darimana beras ASN itu diperoleh.

Sementara, fakta yang terjadi sekarang adalah masih banyak ASN dilingkungan Kabupaten Katingan yang belum menjadikan beras produksi lokal sebagai makanan harian mereka.

Selanjutnya, regulasi tersebut harus diikuti dengan langkah intensifikasi, Ekstensifikasi dan standarisasi produksi beras. Intensifikasi produksi beras dapat dilakukan dengan penyediaan pupuk dan bibit unggul, penyuluhan dan pembinaan pertanian, serta bantuan mesin – mesin modern pertanian. Sebagai gambaran, seorang petani di Desa Jaya Makmur (Katingan) yang menggunakan bibit unggul hibrida mampu menghasilkan 6,67 ton gabah kering per hektar pada panen bulan maret ini. Sementara, penduduk yang menggunakan bibit biasa, hanya mampu menghasilkan 4-5 ton gabah kering per hektar. Munculnya mesin Combine Padi juga mampu mempercepat kegiatan panen, apabila secara manual satu hektar lahan padi bisa dipanen dalam waktu 2 hari, maka dengan menggunakan mesin tersebut hanya butuh waktu 1 jam per hektar. 

Langkah intensifikasi semacam ini mampu meningkatkan kuantitas hasil produksi dengan nilai efisiensi yang tinggi. Apalagi didukung dengan dicetaknya banyak lahan baru oleh pemerintah daerah, maka kuantitas hasil produksi beras lokal dipastikan akan semakin bertambah.

Bertambahnya kuantitas hasil produksi beras lokal saja tidak cukup, beras produk lokal juga harus memiliki kualitas yang baik. Caranya, dengan melakukan standarisasi produksi beras sehingga beras terjamin dari sisi kualitas. Ketika beras produksi lokal tidak  standar dari sisi kualitas, maka dipastikan regulasi beras ASN tidak dapat meluas ke unsur masyarakat yang lain. Sebaliknya, jika beras produk lokal memiliki standar kualitas yang baik, dipastikan banyak masyarakat luas secara sukarela akan menjatuhkan pilihan konsumsi harian mereka pada beras produksi lokal daerahnya. Karena disamping bernilai dari sisi kebutuhan pokok, juga memiliki nilai kecintaan produk lokal yang membanggakan dan memberikan kepuasan tambahan.

Contoh sederhananya, konsumsi beras lokal (misalnya) tidak hanya menjadi kewajiban 3.982 ASN Kabupaten Katingan saja, tetapi secara sukarela 162.837 jiwa penduduk Katingan akan mewajibkan dirinya meng-konsumsi beras produksi petani lokal daerahnya. Dengan demikian, beras produksi lokal akan dikonsumsi oleh masyarakat lokal secara menyeluruh dan mendapat dukungan maksimal dari regulasi lokal pemerintah daerah setempat. Inilah yang namanya swasembada beras sesungguhnya.

Apabila kenyataan semacam ini yang terjadi, maka gerakan swadeshi yang pernah berhasil diterapkan oleh Mahatma Gandi  dan penduduk India terulang untuk daerah di wilayah Kalimantan Tengah melalui swasembada beras. Beranikah pemerintah daerah di Kalimantan Tengah memulai langkah ini? (***)

 

(Penulis adalah Pendidik (PNS) di SMP Negeri 4 Katingan Kuala dan Penulis Buku “BERAS JAMUR”, Kontak Person: 082 244865140)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 24 Jun 18


Sabtu, 14-04-2018 : 06:33:24
Alarm untuk Agen Pendidikan

Ada sebuah catatan penting dari pendidikan global dalam laporan World Development Report (WRF) tahun 2018 tentang pendidikan dengan judul Learning to Realize Education Promise. Ba ... Read More

Sabtu, 31-03-2018 : 08:03:26
Hukum Kompetisi Tarif Ojek Online

POLEMIK angkuta ... Read More

Sabtu, 31-03-2018 : 07:58:44
Calon Jemaah Haji Kalteng dan Istithaah Kesehatan

Read More

Selasa, 27-03-2018 : 02:26:26
Ribut Soal Utang Malaysia

TUMBEN ini terjadi. Seumur-umur baru kali ini utang luar negeri Malaysia diributkan.

Read More