Rabu, Tanggal 16-05-2018, jam 12:57:00
Pemko Palangka Raya

Pemko MoU dengan Kejari

 Pemko MoU dengan Kejari
Wali Kota Palangka Raya Riban Satia bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palangka Raya Edward Sianturi, melakukan penandatangan MoU Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Aula Peteng Karuhei I, Selasa (15/5).( SRI/KALTENG POS)

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya, melakukan kesepakatan bersama atau MoU dalam hal bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Wali Kota Palangka Raya Riban Satia menyampaikan kalau dengan kerja sama itu akan memudahkan pemko untuk berkoordinasi, dan berkonsultasi masalah hukum dalam bentuk apapun. “Makanya kami buat payung hukumnya, agar ketika ada permasalahan kami dapat meminta bantuan dari pihak Kejari kota,” ujar orang nomor satu di lingkup Pemko Palangka Raya itu saat diwawancarai Kalteng Pos, di Peteng Karuhie I, Selasa, (15/5).

Riban menjelaskan, dengan adanya MoU ini pihaknya tidak lagi selalu mengirimkan surat ke Kejari Palangka Raya secara adminitrasi, saat ingin berkonsultasi atau berkoordinasi mengenai permasalahan pendampingan hukum apapun yang diminta Pemko Palangka Raya.

“Sehingga dengan kesepakatan ini tidak segan-segan untuk memberi bantuan berkonsultasi, mengenai apapun yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya, karena sudah ada kerja sama ini tadi,” terangnya.

Dalam kerjasama ini, ujar Riban, akan ada banyak bentuk yang dapat dilakukan antara pihak pemko dan kejari sendiri, seperti pelatihan hukum, penyuluhan, ataupun kegiatan-kegiatan yang perlu pendapat hukum. Supaya apa yang dilakukan pemko tidak berbenturan dengan hukum dan aturan lainnya.

“Dan saat inipun sebenarnya itu sudah berjalan, tinggal ketika kami meminta bantuan dari pemko sudah ada dasar tadi tanpa harus membuat surat lagi, dan hanya berkomunikasi saja dengan baik untuk bantuan hukum itu,” beber Riban.

Wali kota dua periode inipun mengungkapkan, seperti permasalahan pertanahan di Palangka Raya yang cukup rumit. Hendaknya dibantu oleh kejari seperti apa apabila ada tanah yang itu hendaknya diambil dikelola oleh negara melalui pemko, tanpa menabrak aturan hukum yang berlaku.

“Dengan mekanisme hukum yang jelasnya itu tadi yang kami inginkan, dan di satu sisi pemerintah ini bukan yang justru menakutkan bagi masyarakat,” tukas Riban.

Sementara itu, Kepala Kejari Palangka Raya Edward Sianturi mengatakan pihaknya akan siap membantu pemko secara hukum saat ada gugatan dari pihak luar. Baik dari sisi perdata maupun TUN. “Dengan kerjasama ini keinginan kami tentunya berisinergi dengan pemko dalam hak bantuan hukum apabila pemko mendapat permasalahan hukum dan gugatan dari pihak luar,” pungkas Edward. (ari/ila/iha/CTK)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 23 May 18


Selasa, 22-05-2018 : 03:45:04
Dua Orang Pelaku Tambang Liar Ditangkap

KASONGAN – Seluruh masyarakat yang bekerja sebagai Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) sebaiknya segera menghentikan pekerjaannya. Pasalnya sekarang ini, aparat Kepolisian Polre ... Read More

Selasa, 22-05-2018 : 01:17:30
KPP Lakukan Konsolidasi Persiapan Hadapi Tahun Politik 2019

PALANGKA RAYA - Guna meningkatkan representasi keterwakilan perempuan di tahun politik 2019, para perempuan dan aktivis politik Se Kalimantan Tengah mengadakan konsolidasi bersama ... Read More

Selasa, 22-05-2018 : 11:29:46
Peluang Perempuan Rebut Kursi Legislatif Semakin Sulit

PALANGKA RAYA-Perubahan sistem penghitungan dan penentuan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2019, berdampak pada peluang perolehan kursi partai-partai politik. Salah satu yang paling merasaka ... Read More

Selasa, 22-05-2018 : 11:00:06
Opsar di Pahandut Diserbu Masyarakat

PALANGKA RAYA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Palangka Raya bekerja sama dengan TP PKK Palangka Raya menyelenggarakan operasi pasar (Opsar) di Kelurahan Pahandut, Senin ... Read More