Rabu, Tanggal 16-05-2018, jam 12:57:00

Pemko MoU dengan Kejari

 Pemko MoU dengan Kejari
Wali Kota Palangka Raya Riban Satia bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palangka Raya Edward Sianturi, melakukan penandatangan MoU Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Aula Peteng Karuhei I, Selasa (15/5).( SRI/KALTENG POS)

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya, melakukan kesepakatan bersama atau MoU dalam hal bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Wali Kota Palangka Raya Riban Satia menyampaikan kalau dengan kerja sama itu akan memudahkan pemko untuk berkoordinasi, dan berkonsultasi masalah hukum dalam bentuk apapun. “Makanya kami buat payung hukumnya, agar ketika ada permasalahan kami dapat meminta bantuan dari pihak Kejari kota,” ujar orang nomor satu di lingkup Pemko Palangka Raya itu saat diwawancarai Kalteng Pos, di Peteng Karuhie I, Selasa, (15/5).

Riban menjelaskan, dengan adanya MoU ini pihaknya tidak lagi selalu mengirimkan surat ke Kejari Palangka Raya secara adminitrasi, saat ingin berkonsultasi atau berkoordinasi mengenai permasalahan pendampingan hukum apapun yang diminta Pemko Palangka Raya.

“Sehingga dengan kesepakatan ini tidak segan-segan untuk memberi bantuan berkonsultasi, mengenai apapun yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya, karena sudah ada kerja sama ini tadi,” terangnya.

Dalam kerjasama ini, ujar Riban, akan ada banyak bentuk yang dapat dilakukan antara pihak pemko dan kejari sendiri, seperti pelatihan hukum, penyuluhan, ataupun kegiatan-kegiatan yang perlu pendapat hukum. Supaya apa yang dilakukan pemko tidak berbenturan dengan hukum dan aturan lainnya.

“Dan saat inipun sebenarnya itu sudah berjalan, tinggal ketika kami meminta bantuan dari pemko sudah ada dasar tadi tanpa harus membuat surat lagi, dan hanya berkomunikasi saja dengan baik untuk bantuan hukum itu,” beber Riban.

Wali kota dua periode inipun mengungkapkan, seperti permasalahan pertanahan di Palangka Raya yang cukup rumit. Hendaknya dibantu oleh kejari seperti apa apabila ada tanah yang itu hendaknya diambil dikelola oleh negara melalui pemko, tanpa menabrak aturan hukum yang berlaku.

“Dengan mekanisme hukum yang jelasnya itu tadi yang kami inginkan, dan di satu sisi pemerintah ini bukan yang justru menakutkan bagi masyarakat,” tukas Riban.

Sementara itu, Kepala Kejari Palangka Raya Edward Sianturi mengatakan pihaknya akan siap membantu pemko secara hukum saat ada gugatan dari pihak luar. Baik dari sisi perdata maupun TUN. “Dengan kerjasama ini keinginan kami tentunya berisinergi dengan pemko dalam hak bantuan hukum apabila pemko mendapat permasalahan hukum dan gugatan dari pihak luar,” pungkas Edward. (ari/ila/iha/CTK)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 21 Jul 18


Jum`at, 20-07-2018 : 11:10:40
Mofit Dilantik Jadi Ketua PERAGI

PALANGKA RAYA - Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio secara resmi dilantik sebagai Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) Komisariat Daerah ... Read More

Jum`at, 20-07-2018 : 07:34:52
Ini Dia Informasi Lelang Mobil Dinas Hasil Pidana Korupsi

TAMIANG LAYANG–Puluhan kendaraan operasional hasil tindak pidana korupsi dum mobil dinas tahun 2012 di Bartim, belum juga berhasil dijadikan uang atau penambahan sebagai pema ... Read More

Kamis, 19-07-2018 : 02:00:29
Loyalitas Merupakan Roh Militer

PANGKALAN BUN-Danrem 102/Pjg, Kolonel Inf Harnoto S Sos, memberikan pengarahan kepada prajurit Kodim 1014/Pbn dan Kompi C Yonif R 631/Atg di Mako Kompi setempat, Rabu (18/07).

Kehadiran o ... Read More

Kamis, 19-07-2018 : 10:13:30
Pemko Serahkan Tiga Kendaraan Pada Kwarcab Pramuka Palangka Raya

PALANGKA RAYA - Pemko Palangka Raya menyerahkan tiga unit kendaraan kepada Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Palangka Raya. Penyerahan kendaraan ini dilaksanakan bertepatan dengan H ... Read More