Kamis, Tanggal 17-05-2018, jam 11:15:41
Pemkab Katingan

PBB-P2 Dapat Dongkrak PAD

Share
 PBB-P2 Dapat Dongkrak PAD
Petugas pendataan dan pemutahiran BPKAD Katingan ketika menjelaskan cara pelaporan hingga pembayaran PBB-P2 di Desa Asem Kumbang, beberapa waktu lalu.( BPKAD KATINGAN FOR KALTENG POS)

KASONGAN – Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) dapat mendongrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Katingan turun ke sejumlah kecamatan. Aksi jemput bola tersebut, demi mendapatkan data PBB-P2 yang valid dan akurat, serta memutahirkan data objek pajak baru.

Kepala BPKAD Katingan Roby melalui Kabid Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak, dan Retribusi Daerah Suryadi mengatakan, sejak dua pekan terakhir timnya telah melakukan pendataan sekaligus pemutahiran data objek dan subjek PBB-P2 di Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Kamipang.

"Di Katingan Kuala kami melaksanakan kegiatan di Kelurahan Pagatan Hulu, Kelurahan Pagatan Hilir, dan Desa Kampung Keramat, di sini jumlahnya terdapat 1.156 objek pajak," ungkap kepada wartawan, Selasa (15/5).

Kemudian untuk di Kecamatan Kamipang, ada delapan desa yang BPKAD datangi, yaitu Baun Bango, Galinggang, Tampelas, Parupuk, Karuing, Jahanjang, Tumbang Runen, dan Desa Asem Kumbang. Di lokasi itu BPKAD berhasil mendata sebanyak 1.132 objek pajak.

"Terkait dengan pendataan ini, respon masyarakat maupun pemerintah desa atau kelurahan dalam kegiatan pendataan dan pemutahiran tersebut cukup baik. Sebab tidak memerlukan waktu yang lama, apabila data atau informasi yang diperlukan oleh petugas semuanya terpenuhi," terangnya.

Dijelaskan Suryadi, bahwa data PBB-P2 sangat dinamis dan memiliki potensi perubahan data atau obyek pajak yang dapat beubah sewaktu-waktu. Contoh, sebidang lahan yang tahun lalu masih berupa pekarangan, bisa jadi tahun ini berubah menjadi bangunan rumah. Adapun syarat yang diperlukan, yaitu bukti kepemilikan identitas subjek, seperti KTP, surat pernyataan tanah (SPT), sertifikat, dan sebagainya.

"Berdasarkan pengamatan, kendala secara umum yakni kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat. Sebab masyarakat kebanyakan belum tahu akan pentingnya melapor maupun membayar PBB-P2. Padahal potensi pajak di sektor ini cukup besar dalam mendongrak PAD di Katingan," bebernya. (eri/aza/iha/CTK)

BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 20 Sep 18


Kamis, 20-09-2018 : 10:58:19
Kapuas Secara resmi Buka 197 Formasi CPNS

KUALA KAPUAS - Kabar gembira bagi masyarakat yang mendambakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya pada tahun 2018 ini Kabupaten Kapuas secara resmi membuka 197 form ... Read More

Kamis, 20-09-2018 : 07:07:31
WUJUDKAN PILPRES DAN PILEG YANG AMAN DAN DAMAI

SAMPIT-Polres Kotim mengerahkan 320 personel, terdiri dari prajurit TNI dan maupun BKO dari Polda Kalteng dalam mengamankan agenda Pemilu 2019. Pengerahan personel itu ditandai dengan apel gelar pa ... Read More

Rabu, 19-09-2018 : 12:30:39
Seruyan Kekurangan 1.900 pegawai

KUALA PEMBUANG-Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Seruyan masih kekurangan pegawai. Pasalnya masih banyak instansi yang dipenuhi olah para honorer. Mengingat  saat ini baru ada 3.100 pegawai ... Read More

Rabu, 19-09-2018 : 12:14:01
Sekdes Ikut Masuk Bui, Diduga Terlibat Korupsi Dana Desa

TAMIANG LAYANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur (Bartim), kembali menetapkan Sekretaris Desa (Sekdes) Ramania berinisial AB sebagai tersangka kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa ( ... Read More