Selasa, Tanggal 29-05-2018, jam 03:36:21

Alhamdulillah, Akhirnya Pemerintah Putuskan Honorer Juga Dapat THR, Tapi...

Share
Alhamdulillah, Akhirnya Pemerintah Putuskan Honorer Juga Dapat THR, Tapi...
Ilustrasi (Foto: net)

PEMBERIAN tunjangan hari raya (THR) tidak hanya untuk PNS, anggota TNI dan Polri, serta pensiunan saja. Tenaga honorer dan non PNS pun tunjangan tersebut.

Informasi yang terkait dengan pembayaran THR untuk tenaga honorer atau non PNS disampaikan secara tertulis oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati Jumat malam lalu (25/5).

Dia mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran THR untuk tenaga honorer instansi pusat Jumlahnya Rp 440,38 miliar. "Saat ini satker (satuan kerja, Red) pemerintah pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer tersebut sesuai ketentuan," tuturnya. Dengan begitu, tenaga honorer bisa menerima THR sebelum Idul Fitri.

Ada dua klasifikasi tenaga honorer instansi pusat yang mendapatkan THR. Yakni, pegawai honorer yang diangkat pejabat pembina kepegawaian seperti menteri mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan PP 19/ 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan 53/2018. Tenaga honorer kelompok itu, antara lain, dokter pegawai tidak tetap (PTT), bidan PTT, dan penyuluh KB.

Berikutnya adalah tenaga honorer yang diangkat kepala satker. Contohnya sopir, satpam, pramubakti, dan sekretaris. Mereka diberi THR sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), kontrak kerja, dan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga honorer. Lantas, bagaimana tenaga honorer di instansi pemerintah daerah (pemda)?

"Berdasar informasi dari Kemendagri, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non PNSD (pegawai negeri sipil daerah, Red)," tuturnya.

Alasannya, honor bagi tenaga honorer daerah melekat pada setiap kegiatan. Kemudian, untuk guru honorer daerah, ketentuan berbeda lagi. Pemda diberi kewenangan untuk mengucurkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada para guru honorer.

Saat dikonfirmasi soal THR bagi honorer, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan, masyarakat perlu membedakan kelompok tenaga honorer yang dimaksud.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, yang dimaksud tenaga honorer oleh Kemenkeu mungkin tenaga pengamanan, sopir, atau petugas kebersihan. "Bukan honorer sebagaimana dipahami pada umumnya," katanya kemarin (26/5). (wan/vit/c11/oki/JPC/nto)

BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 20 Oct 18


Selasa, 25-09-2018 : 10:16:19
Pangdam Deklarasikan Kampanye Damai

PONTIANAK-Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi menghadiri deklarasi kampanye damai Pemilu 2019  yang dimotori KPU Kalimantan Barat (Ka ... Read More

Senin, 24-09-2018 : 11:57:03
Mendadak Mundur Jadi Utusan Khusus Jokowi, Ada Apa?

Din Syamsuddin resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengumumkan pengunduran dirinya dalam ulang tahun K ... Read More

Senin, 24-09-2018 : 10:45:51
Kodam Gelar Lomba Dayung, Bertajuk TNI Dragon Boat Race 2018

PONTIANAK-Olahraga menjadi media tanpa batas, baik suku, agama, ras, maupun golongan untuk saling menjalin keharmonisan. Demikian dikatakan Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad ... Read More

Jum`at, 21-09-2018 : 09:19:42
Kodam XII/Tanjungpura Tangkal Radikalisme

PONTIANAK-Lomba melukis dan MTQ dilaksanakan guna menjalin komunikasi sosial (komsos) yang sehat dan harmonis. Sehingga melalui perlombaan yang dilaksanakan dapat meningkatkan tali silaturahmi anta ... Read More