Sabtu, Tanggal 09-06-2018, jam 11:36:45

Penuhi Hak Anak, Pemprov Kalteng Langsungkan Rakor

 Penuhi Hak Anak, Pemprov Kalteng Langsungkan Rakor
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalteng saat menyelenggarakan Rakor Gugus Tugas Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Aula Hotel Aquarius Palangka Raya, Kamis (7/6).( OYONG/ KALTENG POS)

PALANGKA RAYA – Setiap anak hidup dalam sebuah lingkungan, di mana kualitas tumbuh dan berkembang anak akan sangat tergantung pada lingkungn tersebut. Untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas unggul di masa depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalteng menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Aula Hotel Aquarius Palangka Raya, Kamis (7/6).

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Dra Leny Nurhayanti Rosalin MSc mengatakan, dalam rangka memenuhi hak anak, Pemerintah Indonesia  telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden No. 36/1990. Dengan mengadopsi empat prinsip pembangunan anak, seperti nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik, hak hidup, kelangsungan perkembangan dan penghargaan terhadap anak.

“Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan, hak-hak anak harus terpenuhi khususnya di lingkungan di mana mereka tinggal,” tegasnya dalam Rakor tersebut. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, hak-hak yang harus dipenuhi di antaranya, hak bermain, belajar, berkumpul dan didengarkan pendapatnya. Selain itu, pihaknya saat ini tengah mengembangkan kebijakan tentang Kabupaten/Kota Layak anak (KLA) sejak tahun 2006. Di mana KLA merupakan realisasi wilayah pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan Internasional World Fit For Children.

“Setelah terbentuk KLA, kita terus melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalteng, Lies Fahimah yang diwakili Sinsigus Dupeti Bidang Tumbuh Kembang Anak mengatakan Rakor tingkat provinsi ini merupakan wujud komitmen dan langkah strategis dalam pemenuhan dan perlindungan anak.

 “Kami semua menginginkan hak-hak anak ini dapat terpenuhi dengan maksimal, bahkan kita berusaha untuk melindungi mereka  dari berbagai tindak kekerasan dan deskriminasi,” bebernya.

Selain itu, Sinsigus menegaskan, untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan anak Indonesia, perundang-undangannya telah ditetapkan.  Misalkan, mengatur kesejahteraan, pengadilan, pekerja, penghapusan kekerasan dan perdagangan anak.

“Kita berharap semua ini tercapai, sehingga pelaksanaan PHA serta meningkatnya komitmen gugus tugas di daerah provinsi Kalteng dapat terwujud sesuai keinginan bersama,” harapnya.(ong*/iha/CTK)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 20 Aug 18


Minggu, 19-08-2018 : 06:00:20
Duh Biyung..! Suamiku Kok Bersuami Lagi

Tak pernah terbayang Donwori, yang begitu macho, seleranya bisa berubah sehingga melekat suamiku bersuami lagi. Karin (38), yang melihat langsung kejadian itu merasa jijik campur dengan rasa ta ... Read More

Sabtu, 18-08-2018 : 12:00:07
Ingin Menikah, Perhatikan 10 Karakter Penting pada Pria

PERNIKAHAN tentu sebuah momen sakral sekali seumur hidup. Karena itu, mencari belahan jiwa yang bisa langgeng seumur hidup bukan hal yang mudah. Mengenali karakter pria hingga akhirnya memutuskan u ... Read More

Sabtu, 18-08-2018 : 09:23:58
Video News = Heboh Anak Kambing Mata Satu dan Bersuara Mirip Bayi

WARGA net, khususnya di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto dan video yang memperlihatkan anak kambing bermata satu.

Selai ... Read More

Rabu, 15-08-2018 : 11:23:40
Al Hidayah Bantu Korban Gempa di Lombok

PALANGKA RAYA – DPD Pengajian Al Hidayah Provinsi Kalteng, turut peduli korban gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 19 kardus bantuan yang diberikan untuk ... Read More